Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta Mendikbud Muhadjir Effendy mengkaji kembali kebijakan belajar delapan jam sehari dari Senin hingga Jumat. Mendikbud memberikan penjelasannya.
Dilansir dari detikNews. Muhadjir menegaskan kebijakan tersebut bertujuan untuk penguatan karakter. Setiap sekolah dimungkinkan untuk menjalin kerja sama dengan lembaga di luar sekolah, termasuk tempat atau rumah ibadah.
“Karena dalam Permen (Peraturan Menteri) sudah dijelaskan dalam penyelenggaraan program penguatan karakter. Itu sekolah dimungkinkan untuk kerja sama dengan lembaga pendidikan di luar, termasuk madrasah, masjid, gereja, pura, sanggar kesenian, pusat olahraga, itu dimungkinkan sehingga delapan jam belajar minimal itu jangan diartikan anak dapat pelajaran terus-terusan di kelas, bukan begitu,” kata Muhadjir saat ditemui di Istana Negara, Jakarta, Senin (12/6).
Muhadjir mengatakan, proses belajar-mengajar tetap mengacu pada K13 dan disesuaikan dengan visi dan misi Presiden Jokowi terkait pendidikan.
“Kalau pelajaran tetap mengacu kepada K13. Tidak ada perubahan, Cuma ini sesuai dengan visi Presiden Jokowi bahwa pendidikan karakter 70 persen untuk pendidikan dasar, SD dan SMP maka harus ada perluasan waktu. Ini tidak ganggu gugat K13 bahwa ini complement menyempurnakan yaitu adanya kegiatan yang sifatnya kokurikuler dan ekstra-kurikuler. Karena kokurikuler dan ekstra0kurikuler maka sebetulnya pelaksanaannya tidak harus ada di kelas, tidak berada di sekitar sekolah, bisa di luar sekolah,” jelas Muhadjir.
Muhadjir mengatakan ada lima target pembentukan karakter siswa yang hendak dicapai pemerintah. Pertama, religiusitas atau keberagamaan.
“Kedia integritas, kejujuran makanya ujian nasional saya perangi betul kecurangan itu. Ketiga nasionalisme, cinta tanah air, bela negara. Keempat kerja keras, belajar keras, punya kemampuan kompetisi. Kelima gotong royong. Jadi solidaritas toleran dan lain-lain. Lima ini jadi target kita,” katanya.
Dalam kaitan dengan penguatan karakter nomor 1 yakni keberagamaan, kata Muhadjir, maka posisi madrasah Diniyah dinilai sangat penting. Pemerintah, katanya, tidak ada niat untuk menghilangkan madrasah tersebut.
“Malah justru akan kami jadi partner sekolah untuk menguatkan program karakter yang berkaitan dengan penguatan religiusitas. Jadi malah keliru,” katanya.
Memberikan kabar harian terbaru dengan akurat yang terdiri dari informasi berupa Nasional, Ekonomi, Teknologi, Politik, Internasional, Olahraga, Lifestyle, Hiburan, Video, Otomotif.
Jadilah yang pertama berkomentar di bawah ini ConversionConversion EmoticonEmoticon