Selama dua hari
yaitu tanggal 24 dan 25 November, Partai Golkar melakukan konsolidasi di Nusa
Dua, Bali. Pertemuan silaturahmi itu dihadiri oleh seluruh Ketua DPD Provinsi
dan sekretaris dari seluruh Indonesia. Novanto dalam sambutannya menjelaskan
tentang situasi politik terkini.
Dikatakannya
bahwa Partai Golkar berkomitmen untuk terus menjaga negara kesatuan Republik
Indonesia dan mengawal pemerintahan yang sah dan konstitusional berjalan sesuai
dengan periodenya. Tradisi kepemimpinan lima tahunan tidak boleh terganggu oleh
ambisi politik sekelompok orang atau golongan tertentu yang ingin menciderai
demokrasi.
Ketua Umum Partai
Golkar itu juga menginstruksikan seluruh jajaran partai dari pusat hingga ke
desa untuk menjaga kondusivitas politik dan keamanan. “Semua ini harus terus
dilakukan agar terjadi stabilitas politik. Jika negara aman dan situasi politik
berjalan, maka pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik sesuai dengan
target pemerintah. Jika ekonomi stabil, maka pembangunan untuk kesejahteraan
rakyat dapat tercapai,” ujar Novanto.
Partai Golkar mempunyai
komitmen untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi di atas 5% di tengah
ekonomi global yang tidak menentu. Dengan dukungan stabilitas politik yang
mantap, Golkar optimis bisa meraih pertumbuhan 6% pada tahun 2018.
Pertemuan itu
juga menghasilkan tiga poin kesepakatan yang disampaikan dalam konferensi pers
yang dibacakan oleh Ketua DPD Golkar Jawa Timur, Nyono Suharli Windoko, Berikut
isinya:
1.
Mendukung
sepenuhnya konsolidasi kebangsaan yang dilakukan Presiden Jokowi dalam rangka
memantapkan stabilitas politik dan keamanan untuk menjaga momentum pertumbuhan
ekonomi, mendorong percepatan, dan pemerataan pembangunan demi terwujudnya kemajuan
dan kesejahteraan rakyat.
2.
Mengajak
semua komponen bangsa dan seluruh masyarakat untuk bersama-sama menciptakan
ketenangan, ketentraman, dan kedamaian serta memelihara kebhinekaan dan
kemajemukan bangsa demi tetap utuhnya NKRI berdasarkan UUD 1945.
3.
Secara
bulat mendukung keputusan DPP Partai Golkar nomor Kep/176/DPP/Golkar/X1/2016
tertanggal 21 November 2016 tentang pemberhentian dan penggantian Ketua DPR RI
dan Fraksi Partai Golkar Sdr. Drs. H. Ade Komarudin MH kepada Sdr. Drs. H.
Setya Novanto, Ak.
Semua DPD Golkar setuju
dengan keputusan DPP untuk menjaga harkat dan marwah Partai Golkar sehingga
perlu mengembalikan posisi Setya Novanto sebagai Ketua DPR. Kesepakatan itu
ditanda tangani oleh Ketua dan sekertaris DPD 1 seluruh Indonesia. Ketua DPD Golkar
Provinsi Bali, Sudikerta, yang juga Wakil Gubernur Bali, mendampingi acara
tersebut hingga selesai.
(Reposting detik.com adv/adv)
Memberikan kabar harian terbaru dengan akurat yang terdiri dari informasi berupa Nasional, Ekonomi, Teknologi, Politik, Internasional, Olahraga, Lifestyle, Hiburan, Video, Otomotif.
Jadilah yang pertama berkomentar di bawah ini ConversionConversion EmoticonEmoticon