Jakarta – Sekretaris Kabinet Pramono Anung menceritakan, guyonan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengenai panjangnya rute perizinan investasi di Indonesia.
Guyonan itu disampaikan JK saat mendampingi Presiden Joko Widodo memimpin rapat terbatas evaluasi kinerja dan pelayanan terpadu satu pintu (PTSP).
JK menganalogikan pemberian izin investasi dengan saksi nikah. Dalam ratas, JK menyampaikan, banyak dokumen yang perlu ditandatangani oleh sakti pernikahan, terutama bagi yang menikah.
“Pak Wapres hitung sampai lima kali. Setelah lihat formulirnya, itu memang complicated. Harus dapat izin dari istri pertama, kedua, dan seterusnya. Ini sebenarnya cerminan rezim perizinan yang terlalu rumit,” kata Pramono di Kantor Presiden, Selasa (23/8).
Sehingga, Jokowi menginstruksikan seluruh kementerian tidak menerbitkan peraturan atau keputusan menteri dan surat edaran yang menambah jalur birokrasi proses perizinan. Hal-hal administrasi seperti itu akan diinvestarisasi diri sekretaris kabinet.
“Kalau memang ini dianggap overlapping, menghambat, dan menambah rantai perizinan, presiden instruksikan untuk dicabut,” ucap Pramono.
Dia menyampaikan, Jokowi juga memerintahkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan mengumpulkan seluruh formulir perizinan.
“Formulir ini sebenarnya menjadi awal keruwetan perizinan yang sebenarnya bisa dibuat simple,” kata dia.
Mantan Wali Kota Solo ini juga menyetujui dibentuknya task force investasi yang diusulkan Kepala BKPM Thomas Lembong guna mengawal PTSP pada tingkat pusat dan daerah.
Memberikan kabar harian terbaru dengan akurat yang terdiri dari informasi berupa Nasional, Ekonomi, Teknologi, Politik, Internasional, Olahraga, Lifestyle, Hiburan, Video, Otomotif.
Jadilah yang pertama berkomentar di bawah ini ConversionConversion EmoticonEmoticon